Jakarta | Jurnal Inspirasi
Belanja pemerintah dalam perlindungan sosial penanganan Covid-19 terutama bantuan sembako tidak berdampak luas terhadap rakyat kecil. Hal ini diungkapkan Ekonom Senior Faisal Basri. Seperti diketahui, berdasarkan Perpres 72/2020 tentang Biaya Penanganan covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun. Dari anggaran tersebut, ada kurang lebih sebesar Rp 68 triliun dianggarkan untuk sembako, logistik dan pangan.
Kebijakan pemberian sembako itu, menurut Faisal tidak tepat sasaran dan malah menghentikan ekonomi rakyat kecil. Pasalnya pemberian sembako yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah berupa paket sembako berisi beras, gula, mie instan, dan sebagainya.
Seharusnya, bantuan kepada masyarakat bisa diberikan dalam bantuan langsung tunai (BLT), di mana masyarakat yang menerima BLT nantinya bisa langsung membelikan kebutuhannya di warung-warung dan pasar tradisional, yang pada akhirnya hal itu bisa menggerakkan ekonomi rakyat kecil.
“Rakyat sepatutnya dikasih uang, keluarga yang
memiliki anggota keluarga nggak semua butuh beras dan gula. Keluarga yang
memiliki bayi, akan alokasikan buat beli susu. Seluruh rakyat dipukul rata,
dikasih mie instan, gula, beras, yang mungkin tak ada gunanya,” kata
Faisal Basri dikutip dari CNBC, Sabtu (11/7).
“Jadi pemerintah membeli semua paket sembako dari pabrik, dikemas,
diangkut pake truck. Mematikan rakyat kecil dan membuat megap-megap warung
tetangga dan pasar tradisional,” jelas Faisal.
Secara rinci belanja perlindungan sosial dalam penanganan covid-19 oleh
pemerintah sebesar Rp 203,9 triliun. Yang diperuntukkan untuk PKH Rp 37,4
triliun, sembako Rp 43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp 6,8 triliun, dan bansos
Non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun.
Bantuan perlindungan sosial itu juga dialokasikan untuk prakerja sebesar Rp 20
triliun, diskon listrik Rp 6,9 triliun, logistik/pangan/sembako Rp 25 triliun,
dan BLT Dana Desa Rp 31,8 triliun.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja anggaran
perlindungan sosial dalam penanganan pandemi covid-19 sampai dengan 30 Juni
2020 sudah mencapai Rp 72,5 triliun atau 35,5% dari total pagu anggaran yang
sebesar Rp 203,9 triliun.
“Belum 100% [terealisasi], karena 100% terlaksana pada Desember. Jadi
setiap bulan kami bayarkan,” jelas Sri Mulyani di ruang rapat Banggar DPR,
Kamis (9/7/2020).
Sri Mulyani merinci, paling banyak yang telah dicarikan pemerintah yakni
berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH), yang telah terealisasi Rp 24,1
triliun. Atau telah mencapai 64,4% dari pagu yang ditetapkan Rp 37,4 triliun.
Adapun untuk, bantuan sosial (bansos) tunai sudah terserap Rp15,6 triliun atau
48% dari pagu Rp 32,4 triliun. Diikuti kartu sembako yang telah cair Rp 20,5
triliun atau 47% dari pagu Rp 43,6 triliun.
Selanjutnya, untuk diskon listrik telah dicairkan Rp 3,1 triliun atau 44,9%
dari pagu Rp 6,9 triliun. Sementara itu, bansos sembako cair Rp 1,4 triliun
atau 20,1% dari pagu Rp 6,8 triliun.
Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah dicairkan sebesar Rp 5,5
triliun atau 17,3% dari pagu Rp 31,80 triliun dan Kartu Prakerja telah cair Rp
2,4 triliun atau 12,1% dari pagu Rp 20 triliun.
ASS|**
