Bogor | Jurnal Inspirasi
Pembagian bantuan sosial (bansos) Kota Bogor bagi warga terdampak Covid-19 tahap kedua yang bersumber dari APBD Kota Hujan senilai Rp500 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK) bakal disalurkan. Pemkot Bogor pun akan melakukan screening merupakan bentuk dari tindak lanjut aduan masyarakat yang terdampak Covid-19.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Rahmat Hidayat mengatakan bahwa hingga Senin (22/6), terdapat 12.547 KK. “Jadi sejauh ini jumlahnya segitu berdasarkan aduan yang masuk ke plattform,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/6).
Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie Rachim mengatakan bahwa dinamika di masyarakat yang belum mendapatkan bantuan memang cukup tinggi. Kata dia, beragam aduan melalui aplikasi Salur, SiBadra, surat terbuka dan meja pengaduan di Balaikota. “Jadi dari 12 ribu, kami memastikan kurang lebih 9 ribu masyarakat ke dalam data penerima bansos,” tegasnya.
Dedie menyatakan bahwa kuota realisasi penerimaan bantuan non-DTKS dari APBD yang berjumlah 23 ribu KK. Saat penyaluran pertama, pemkot menganggarkan senilai Rp10 miliar untuk 19 ribu KK. Namun, saat menyalurkan bantuan bagi 17 ribu KK. “Untuk gelombang kedua hanya 6 ribu. Sisanya nanti kami masukan dalam program jaga asa,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Anggraeny mengatakan bahwa berdasarkan pembenahan data, kuota guna menerima bansos gelombang kedua hingga bertambah sekitar 4 ribu penerima. “Jadi yang semula pada tahap pertama jumlahnya 19,904 menjadi 23,000 di tahap II,” katanya.
Menurutnya, penambahan itu lantaran bansos masih mencukupi. Berdasarkan peta anggaran penanganan Covid-19, pemkot menganggarkan bansos senilai Rp53 miliar. Sementara pada gelombang pertama, anggaran yang digunakan baru Rp10 miliar.n Fredy Kristianto
