Bogor | Jurnal Inspirasi
Angka kematian akibat Covid-19 tergolong tinggi. Pasalnya, sebanyak 24 warga Kota Bogor meninggal dunia, tujuh di antaranya terkonfirmasi positif Corona. Sedangkan 17 berstatus Pasien Dalam Pemantauan (PDP) pada Minggu (5/4/2020). Anggota DPRD Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) pun meminta agar Pemkot Bogor melakukan koreksi terhadap protap penanganan PDP.
“Yang jadi pertanyaan saat ini, Apakah pasien dengan status PDP itu diisolasi atau dibiarkan di rumah. Sementara, kita tahu bahwa RSUD ditunjuk menjadi salah satu RS rujukan untuk Covid-19. Jangan sampai ada class action loh, dari keluarga pasien. Dikarenakan pola penanganan yang salah dan ini bisa saja terjadi,” ujar ASB kepada wartawan.
Selain itu, ASB mengingatkan tentang besarnya tanggung jawab Gugus Tugas Covid-19 dalam melakukan penanggulangan dan mencari solusi serta memanfaatkan potensi swasta dalam memerangi penularan virus Corona “Ingat ini masalah nyawa manusia. Kita berharap, Satgas Covid 19 fokus pada penanganan pasien dengan Status ODP lalu ke PDP,” kata ASB.
Iapun meminta Plt Kepala Dinas Kesehatan, Denny Mulyadi untuk membuat konsep bagaimana penanganan pasien PDP, dan seperti apa SOP yang akan diterapkan “Dan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui media massa dan aparatur wilayah,” ungkap mantan wartawan ini.
ASB berharap, Denny Mulyadi berani mengambil langkah strategis dalam menuntaskan permasalahan Covid-19 di Kota Bogor. “Misalnya, Pemkot Bogor melalui satgas Covid berani menetapkan Kota Bogor sebagai zona merah karena tidak cukup sebatas dibentuk RW Siaga Corona saja,” tegasnya.
Menurut dia, selain menetapkan zona merah dengan parsial lockdown, Plt Kepala Dinkes pun bersama Gugus Tugas Covid-19 mesti bergerak memperdayakan pihak swasta untuk melakukan pemetaan kemampuan rumah sakit swasta dalam upaya mendukung pelayanan.
“Jadi nanti, disesuaikan dengan kewenangan agar tidak bertumpu kepada RSUD sebagai RS rujukan dan tentunya Plt Kepala Dinkes membuat rumusan kebijakan karantina parsial zona merah. Hal itu karena mesti penanggulangan efek ekonomi dan sosial yang akan timbul,” tandasnya.
Fredy Kristianto
