Gajah di Pelupuk Mata tak Tampak?
“Belum tahu. Emang ada Pungli? Siapa yang mengenakan tarif terhadap parkir kendaraan bermotor roda dua di area Gedung Kesenian?”
Laporan: Noverando H
Meski berada di samping Markas Komando (Mako) dan berdekatan dengan Rumah Dinas (Rumdin) Kapolres Bogor, dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap parkir kendaraan roda dua di Gedung Tegar Beriman, luput dari penindakan aparat penegak hukum.
Penjagaan ketat Polisi dalam penerimaan tamu ke Mako Polres Bogor menggiring sejumlah masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di area Gedung Kesenian, Cibinong.
Masyarakat umum yang berkepentingan dalam kepengurusan sejumlah dokuman baik diri maupun kendaraan yang berjumlah ratusan setiap harinya tidak diperkenankan kendaraannya parkir di dalam Mako Polres Bogor.
Akibatnya, masyarakat mesti memarkirkan kendaraannya di samping Mako Polres Bogor tepatnya di area Gedung Kesenian yang lahannya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor denga tarif Rp2000.
Tarif parkir yang berada di samping Mako Polres Bogor itu disinyalir menjadi ladang penghasilan bagi sejumlah oknum.
Padahal, tidak diperbolehkan adanya komersialisasi aset pemerintah daerah tanpa adanya patung hukum yang melandasinya.
Lebih-lebih, Gedung Kesenian yang menjadi aset pemerintah daerah dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor itu difungsikan sebagai wadah untuk para seniman bukan area parkir komersial.
“Belum tahu. Emang ada Pungli? Siapa yang mengenakan tarif terhadap parkir kendaraan bermotor roda dua di area Gedung Kesenian?” kata Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy.
Meski demikian, mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berkenginan kuat agar Polres Bogor menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“WBK dan WBBM itu tujuan utama institusi Polri. Untuk itu, Polres Bogor selalu berusaha untuk bisa mewujudkan itu,” tandas AKBP Roland.
