Butuh Rp2 M untuk Operasikan Biskita Selama Sebulan

0

Dana Talangan Tunggu Persetujuan BPTJ

JURNAL INSPIRASI – Pemberhentian sementara pengoperasian Biskita Transpakuan yang merupakan program Buy The Service (BTS) oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ternyata bukan hanya berimbas terhadap tidak beroperasinya armada bis, tetapi juga gaji sebanyak 121 karyawan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan bahwa pihaknya bersama BPTJ dan KSO Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) selaku operator Biskita Transpakuan telah melaksanakan rapat untuk membahas perihal tersebut pada Senin (3/1).

Menurut dia, KSO PDJT juga mempertanyakan kepada BPTJ mengenai penggunaan dana talangan agar dapat menggaji paramudi serta tetap mengoperasikan Biskita untuk sebulan kedepan.

“Tapi itu belum ada jawaban resmi dari BPTJ, karena harus ada pembahasan lebih mendalam. Mengingat BTS ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, sehingga setiap kebijakan harus dipikirkan secara matang, supaya tak ada kecemburuan antar daerah,” ujar Eko kepada wartawan, Senin (3/1).

Eko menegaskan bahwa penggunaan dana talangan merupakan kewenangan KSO PDJT. Apabila dalam aturan main BTS diperbolehkan, maka dana talangan akan digunakan.

“KSO sendiri siap menggunakan dana talangan, artinya bis bisa jalan lagi. Asalkan nanti bisa dirembes,” kata pria yang hobi sepakbola itu.

Kata dia, berdasarkan pembicaraan dengan KSO, kurang lebih dibutuhkan dana sebesar Rp2 miliar untuk mengoperasikan Biskita dan menggaji karyawan selama satu bulan. “Itu sudah termasuk operasional dan gaji,” tegas Eko.

Lebih lanjut, sambung dia, penghentian sementara BTS dimulai sejak 1 Januari dan akan berlangsung hingga evaluasi menyeluruh yang dilakukan BPTJ selesai.

“Ya, maksimal sebulan. Soalnya kan evaluasi menyeluruh sebulan, seperti sistem lelang e-katalog yang saat ini sedang dibahas pusat. Kemudian, mengenai pelaksanaan dari single years