JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) rupanya ogah menaikan bantuan keuangan (bankeu) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk pembangunan gedung baru Blok 1 dan Blok 4 RSUD. Pasalnya, para pemangku kebijakan di level provinsi hanya sanggup mengucurkan anggaran Rp20 miliar. Padahal, pemkot sendiri mengajukan bantuan sebesar Rp255 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan bahwa pemkot sudah berupaya semaksimalkan mungkin untuk melakukan lobi-lobi demi menaikan bankeu tersebut. Namun, APBD Jawa Barat dalam keadaan defisit dari Rp1 hingga Rp3 triliun.
“Nampaknya proses perencanaan anggaran provinsi terpengaruh pendapatan daerah saat pandemi Covid-19. Pemprov juga banyak kebutuhan. Nominal Rp20 miliar sudah tertuang dalam KUA PPAS,” ujar Rudy kepada wartawan, Kamis (11/11).
BACA JUGA: Aplikasi Solid Milik Dinsos Kota Bogor Masuk 45 Top Inovasi Jabar
Menurut dia, mau tidak mau Pemkot Bogor akan mengoptimalkan bankeu senilai Rp20 miliar. Namun, pihaknya masih berupaya mencari sumber dana lain dari pusat.
“Kalau hanya dapat Rp20 miliar, kita harus optimalkan yang ada. Mungkin dengan membuat pondasi terlebih dahulu, yang penting ada progres pembangunan,” jelasnya.
Meski demikian, sambung Rudy, Pemkot Bogor saat ini tengah berupaya meminta bantuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp50 hingga Rp60 miliar.
“Tapi kan masih dicek dulu berbagai persyaratannya, memenuhi kriteria atau tidak,” ungkap Rudy.
BACA JUGA: Ratusan Nakes Wisma Atlet Turun ke Kabupaten Bogor
Rudy menegaskan bahwa pembangunan sarana prasarana kesehatan di Kota Bogor harus dilakukan, apabila berkaca dari ledakan kasus positif Covid-19, beberapa bulan lalu. “Apalagi Kota Bogor terintegerasi dengan wilayah lain,” imbuh dia.
Selain itu, kata dia, RSUD Kota Bogor saat ini sedang menuju RS rujukan regional, sehingga pelayanan dan kapasitas mesti dioptimalkan.
Sebelumnya, Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr Ilham Chaidir mengatakan pihaknya melalui Pemkot Bogor mengajukan anggaran sebesar Rp255 miliar.
“Jadi total anggaran Rp255 miliar yang diajukan, itu bisa dibuat bangunan super modern, tapi ternyata hanya di-ACC Rp20 miliar,” katanya.
Menurut dia, berdasarkan konsultasi dengan tim pembuat Detail Engineering Design (DED) ana Rp20 miliar hanya dapat digunakan untuk membangun pondasi untuk 4 lantai.
BACA JUGA: Syarikat Islam Prioritaskan Kebangkitan Ekonomi Rakyat
Namun, kata Ilham, pihaknya mengaku akan terus mendorong jumlah banprov, agar minimal RSUD dapat membangun IGD dan poliklinik. “Ya, mudah-mudahan bisa ditambah Rp41 miliar hingga Rp45 miliar,” ungkapnya.
Tetapi, sambung Ilham, bila banprov tetap berada di angka Rp20 miliar, mau tidak mau pihaknya harus mencari alternatif pembiayaan. “Ya, bisa kita minta bantuan pemerintah pusat. Sebab, dengan angka Rp20 miliar untuk membangun dua blok. Tentunya pembangunannya mesti dicicil,” ucapnya.
Kata dia, RSUD harus memiliki gedung baru, terutama untuk poliklinik. Hal itu lantaran bangunan poliklinik yang ada sudah berusia 30 tahun, dan sudah bocor serta tak nyaman.
“Kemudian status kita yang akan menjadi rujukan regional dan menuju rumah sakit pendidikan, tentunya membuat RSUD mesti memiliki ruangan representatif karena Bogor adalah etalase Jabar,” katanya.
Selain itu, 40 persen pasien berasal dari luar wilayah. RSUD juga sudah mampu melakukan operasi sulit dan salah satu rumah sakit pusat yang menangani kanker.
“Jadi IGD harus diperbesar, ICU diperbanyak, ruang perkuliahan dan lain-lain di gedung 4 lantai itu,” jelasnya.
**fredykristianto
