Gunung Putri | Jurnal Inspirasi
Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), meninjau lokasi yang akan dibangun drinase di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
“Agenda kunjungan ini adalah tindak lanjut dari rapat evaluasi DPKPP semester 1 serta rapat pembahasan KUPA – PPAS Perubahan 2021 antara Komisi 3 dengan DPKPP terkait permasalahan drainase perkampungan di sekitar perumahan serta penataan perkampungan di wilayah Bogor Timur, Kabupaten Bogor,” kata anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni kepada Jurnal Bogor, Jumat (24/9/21).
Pria yang akrab disapa Fathoni itu menjelaskan, dirinya sudah sering menyampaikan saat rapat dengan DPKPP terkait permasalahan drinase tersebut. Bahkan, saat rapat dengan Kepala Dinas (Kadis) menjanjikan akan meminta Kabid Perumahan untuk turun langsug melakukan peninjauan lapangan.
“Dan hari ini kita meninjau sesuai yg saya ajukan yaitu di 3 desa, Ciangsana yaitu di Kampung Cikeas Ilir RT 02/03 dan RT 01/30 yang berbatasan dengan RW 21 Perumahan TWP TNI- AL. Lalu di Desa Bojong Kulur dengan 3 titik yakni Kampung Parung RW 011 berbatesan Komplek Bumi Mutiara RW 033. Kampung Lembur RW 009 berbatesan Komplek Vila Nusa Indah 2 RW 029. Kampung Bojongkulur RW 002 berbatesan Komplek Vila Mahkota Pesona RW 025, Dan terakhir di Desa Tlajung yaitu Kp Tlajung serta tanah Ferry Sonofile yg berbatasan dg RW 30 Komplek Griya Bukit Jaya,” paparnya
Politisi PKS itu menambahkan, hasil peninjauan bersama Kabid DPKPP, Dede mendapatkan kesepakatan atas apa yang disampaikan bahwa persoalan drainase dan penataan lingkungan perkampungan yang berbatasan dengan perumahan sangag urgen untuk segera dilakukan pembangunan.
“Karena disamping menimbulkan kerusakan fisik berupa tebing longsor dan banjir, juga ada potensi konflik sosial. Saya berharap dengab peninjauan langsung dari Dinas, akan dapat segera ditindaklanjuti dengan pembuatan DED dan kemudian dianggarkan programnya,” harapnya.
Baik pembuatan drainase yang terintegrasi dan baik maupun pembangunan TPT di lokasi yang rawan, sambung Fathoni, jika ada yang bisa Penunjukan Langsung (PL) dirinya harap masuk di APBD P 2021, dimana sekarang sedang dalam pembahasan dan jika harus lelang, didorong masuk APBD 2022.
“Intinya saya dorong agar dinas segera bertindak untuk mengatasi persoalan ini. Pak Kabid sangat setuju dan janji akan tindak lanjuti hal ini. Khusus Tlajung, karena menyangkut penataan area PSU PT FS serta tanah di sekitarnya, tadi kita rekomendasikan agar ada penataan yang baik untuk drainasenya. Sehingga tidak mengganggu GBJ dan jadi masalah lingkungan ke depannya,” pungkasnya.
**naynur’ain
