Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap akan membeli bus listrik pada 2022 mendatang. Hal itu, lantaran Wali Kota Bima Arya berkeinginan agar pada 2024 mendatang, semua transportasi di Kota Bogor bertenaga listrik.
Bima mengatakan bahwa pengadaan bus listrik dilaksanakan bertahap, lantaran harus diujicobakan dulu satu unir. “Ujicoba dulu. Kalau lancar dianggarkan bertahap,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut dia, pada 2022 Pemkot Bogor akan mengganggarkan sesuai dengan kemampuan APBD. Kata Bima, lantaran biaya yang besar, Pemkot Bogorntakkan menganggarkan pembelian dalam jumlah banyak.
“Bslum bisa katakan itu berapa, masih kita hitung dulu. Ya, ini bertahap, tidak mungkin langsung tahun depan. Yang paling penting 2024 sebagian besar koridor sudah dioperasikan,” jelasnya
Terkait nilai ekonomis bus yang harganya tinggi. Bima menegaskan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu melakukan ujicoba. “”Bus listrik banyak digunakan oleh negara di dunia. Trans Jakarta sudah memakai itu,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Eko mengatakan bahwa kajian bus listrik tersebut akan dilakukan oleh PT Bakrie Autopart, dan anggarannya akan segera dimasukan dalam KUA PPAS.
“Bus ini untuk sosialisasi kendaraan ramah lingkungan, sesuai visi misi Kota Bogor menjadi smart city dan green city. Jadi belum tentu untuk Transpakuan, bisa difungsikan seperti Unchal,” katanya.
Eko menjelaskan, untuk satu unit bus harganya mencapai Rp3,2 miliar, atau lebih mahal sedikit daripada bus manual ukuran 3/4 yang harganya mencapai Rp1 miliar lebih.
“Tapi bus listrik lebih ramah lingkungan, dan ini adalah upaya untuk mengkampanyekan green city,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Banggar DPRD, Ahmad Aswandi mengaku akan segera memeriksa KUA PPAS dan membahasnya lebih detil dalam rapat pembahasan APBD.
“Kami akan dalami di Banggar, bagaimana urgensinya. Kajiannya bagaimana? Termasuk soal perubahan status PDJT dari BUMD ke perumda,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (5/8).
Pria yang akrab disapa Kiwong ini mengatakan, apabila kajian yang diberikan oleh Pemkot Bogor jelas urgensinya, dan tak menggunakan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk dioperasikan oleh PDJT, hal itu takkan menjadi masalah.
“Kalau pengadaan tak pakai PMP silahkan saja. Tapi sampai saat ini kita belum tahu apa pertimbangan membeli bus itu dan alasannya apa?,” kata Kiwong.
Apabila untuk digunakan Transpakuan, sambung dia, mengapa pemerintah tak menggunakan bus yang ada.
** Fredy Kristianto
