Depok | Jurnal Inspirasi
Pengamat sosial politik, Muslim Arbi menyoroti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Medan, Jumat (5/3) yang memilih Jendral (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum. Moeldoko sendiri masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) Istana. Dalam Catatan Sabtu (6/3) pagi, Muslim Arbi mempertanyakan pembiaran Moeldoko sebagai KSP terpilih dalam KLB Demokrat.
“Tidakkah Istana terlibat? Atau memang Presiden Jokowi merasa risih dan terancam atas sikap kritis Partai Demokrat dan SBY? Kalau tidak, KLB yang terjadi kerumunan di ruang tertutup dibiarkan? Dan polisi tidak membubarkan, sebagaimana tindakan pembubaran yang di lakukan oleh polisi di tempat lain atas pelanggaran Prokes?,” ungkap Muslim Arbi.
Dia juga mempertanyakan, apakah KLB Demokrat ini adalah bagian dari strategi pembungkaman demokrasi oleh rezim Jokowi agar siapapun tidak boleh kritik dan kritis atas jalannya pemerintahan mantan Walikota Solo itu dan kini Kota Solo dipimpin puteranya. Sehingga Partai Demokrat harus diberi pelajaran dengan cara diaduk-aduk dan dirusak.
“Sungguh demokrasi di negeri akan terancam bangkrut, jika benar pembiaran KLB Demokrat itu akibat dosa Demokrat yang kritis?,” tandasnya.
Menurut Muslim Arbi yang juga Direktur Gerakan Untuk Perubahan, menyindir Kongres yang dilakukan di Medan berjalan lancer meskipun tampak ada pelanggaran protokol kesehatan. “Walikotanya adalah mantu Presiden Jokowi. Walikota turut amankan KLB? Karena takut Mertua?,” guyonnya.
Muslim Arbi melansir berbagai berita di media. KLB berjalan lancar dan sukses secara aklamsi memilih Moeldoko, mantan Panglima TNI di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY sendiri adalah pendiri Partai Demokrat, matan Ketua Umum nya dan masih menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
KLB Medan sukses digelar, meski langgar Prokes yang selalu dianjurkan oleh Presiden Jokowi agar dapat dipatuhi. Polisi pun lakukan pembiaran atas Kongres Partai Demokrat yang lahirkan ketegangan dan konflik ini.
Menurut Muslim Arbi, publik telah mencatat; belakangan ini Partai Demokrat yang di nahkodai Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY) putera SBY ini, kritis atas sejumlah hal yang dilakukan oleh rezim Jokowi di saat banyak partai lain cenderung cari aman atau safety player. “Apalagi banyak partai di DPR cuma jadi tukang stempel doing,” jelasnya.
Apalagi SBY, kata dia, sebagai mantan ketua umum Demokrat dan mantan Presiden dua periode dan mantan Wapres JK, juga mantan Menko Kwik Kian Gie, mantan Menko dan Ekonom Senior Dr Rizal Ramli serta mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti terdengar sangat kritis atas jalannya demokrasi di negeri ini.
Muslim Arbi menilai, Istana dan Presiden Jokowi akan dianggap sebagai biar kerok rusaknya stabilitas politik dan keamanan nasional atas pembiaran KLB Demokrat. Dan bisa dianggap KLB itu sebagai pengalihan isu atas sejumlah isu-isu besar yang menggoyahkan stabilitas kekuasaan saat ini.
Tidak bisa dihindari asumsi dan presepsi publik yang anggap Jokowi ngobok-ngobok Demokrat pakai Moeldoko. “Berhenti bermain opera sabun Mas,” harapnya.
** ass
