Dedi Rachim: Bogor Belum Ada Kebijakan PTM
Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota Bogor akan menjatuhkan sanksi bagi sekolah yang nekat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal itu berdasarkan kesepakatan dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat. Kendati sudah diperbolehkan, untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat. Apalagi kasus positif covid-19 di masih tinggi.
Kepala Disdik Kota Bogor Hanafi mengatakan bahwa pihaknya juga harus tahu terlebih dahulu persiapan serta mekanismenya. “Dalam melakukan sekolah tatap muka, kita tidak bisa berinovasi dan mengambil kebijakan sendiri,” ujar Hanafi kepada wartawan, Kamis (4/3).
Hanafi menegaskan, pembelajaran belajar tatap muka itu kebijakan dari pemerintah pusat, maka daerah tidak bisa mengambil kebijakan dan melakukan secara individu. “Pembelajaran tatap muka itu kan berkerumun, sementara pemerintah sendiri sekarang membatasi kegiatan masyarakat yang sifatnya berkerumun,” ungkapnya.
Tetapi, untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dilaksanakan sesuai jadwal. “PPDB nanti akan dilaksanakan sesuai jadwal, kurang lebih di bulan Juni dan kita sedang persiapkan teknisnya,” imbuhnya.
Sementara Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyatakan bahwa di Kota Bogor ini belum ada kebijakan pembelajaran tatap muka. “Apabila ada sekolah yang masih bersikukuh melakukan itu, silahkan langsung laporan ke Polresta Bogor Kota, disana ada tim pemburu pelanggar,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II I Made Supriatna menuturkan, terdalat beberapa aktivitas yang akan di usulkan kepada Satgas Covid-19 diantaranya uji kompetensi. “Kalau ada yang melaksanakan sekolah tatap muka kita akan cek langsung di lapangan apakah betul mereka melakukan tersebut,” paparnya.
Kata dia, di lapangan terkadang muncul kasus bahwa anak mengaku ke orangtuanya pergi ke sekolah dan melaksanakan sekolah tatap muka. Padahal faktanya tidak ada. “Sanksi akan disesuaikan dengan aturan. Kami akan panggil dan jika kalau betul-betul dia melaksanakan tersebut, langsung koordinasi dengan satgas,” tandasnya.
** Fredy Kristianto
