Penanganan Covid-19 di Kota Bogor Sisakan Titik Lemah

0
210

Bogor | Jurnal Inspirasi

Penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota (Penkot) Bogor belum sepenuhnya maksimal. Pasalnya, masih ada beberapa titik lemah yang menjadi permasalahan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) III Penanganan dan Pencegahan Covid-19 DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengatakan bahwa saat ekspose Pemkot Bogor mengakui ada beberapa kelemahan. Diantaranya keterbatasan personel dalam penerapan ganjil genap, khususnya pengawasan di wisata.

“Wisata itu justru menjadi titik lemah,” ujar Karnain usai rapat dengan Pemkpt Bogor di Gedung DPRD, Senin (22/2).

Menurut Karnain, harus ada penguatan tata laksana dalam penanganan Covid-19. Misalnya, upaya sosialisasi kepada warga yang masih belum percaya dengan adanya virus corona. “Ya, secara umum, ganjil genap memang menurunkan mobilitas masyarakat. Namun Pak Wali mengakui adanya titik lemah. Seperti jam pengawasan, petugas, sehingga ketika ada situasi seperti kasus motor gede, terlihat tajam kebawah tumpul ke atas,” katanya.

Sementara itu, Anggota Pansus III Endah Purwanti mengatakan bahwa secara umum bed occupancy ratio (BOR) Kota Bogor sudah baik lantaran berada di angka 48 persen, atau dibawah batas aman yang dicanangkan WHO, yakni 50 persen.

“Kasus terkonfirmasi positif harian juga sudah turun dengan rata-rata 98 orang, setelah sebelumnya sempat mencapai rekor 187 kasus,” ungkapnya.

Namun, kata dia, ada catatan penting khususnya mengenai lamanya hasil swab test PCR yang seharusnya 2×24 jam menjadi empat hingga lima hari. Hal ini, sambung Endah, menyebabkan terjadinya penumpukan kasus terkonfirmasi, sehingga membuat angka positif harian di Kota Hujan meningkat signifikan. “Kami mempertanyakan validasi data positif, kalau situasinya seperti itu,” ungkapnya.

Selain itu, dari 11 titik check point ganjil genap, mengapa Pemkot Bogor hanya mengantungi data kendaraan dari dua titik saja, yakni exit Tol Baranangsiang dan Bogor Outer Ring Road (BORR) Warung Jambu. “Sementara data dari titik lain seperti RSUD dan Yasmin tidak ada,” imbuhnya.

Selanjutnya, sambung Endah, saat ini ada 21 ribu KK yang mendapat BLT Covid-19 dari pemerintah pusat. Sementara, pada 2020 lalu di Kota Bogor ada 28 ribu KK yang mendapat jaring pengaman sosial. Seharusnya, Pemkot Bogor menganggarkan JPS untuk 7 ribu KK, yang tidak tercover pusat.

“Mestinya pemkot intervensi ini. Tapi kata pemkot tidak ada regulasi yang menguatkan. Padahal, ada Permen Nomor 64 Tahun 2020, dimana pemerintah daerah harus menyiapkan bantuan sosial pada 2021,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa kebijakan ganjil genap merupakan penyelarasan penanganan. Ia pun mengakui, ada langkah Pemkot yang dikritisi dewan.

“Ya, ada yang memang informasinya belum sampai, ada juga yang saya kira sangat baik kita perkuat. Kekuatan untuk ganjil genap dan sepakat untuk lebih fokus kepada sektor ekonominya,” jelasnya.

Kata Bima, aturan ganjil genap yang tak dibuat 24 jam sengaja dilakukan agar tetap menghidupkan ekonomi. Ia menambahkan, Pemkot Bogor menyiapkan berbagai skenario kedepan. Diantaranya anggaran dan penguatan apa saja yang dibutuhkan.

“Kami juga bahas kemungkinan untuk mengalokasikan bansos. Tapi harus menunggu dulu instruksi pusat, dalam hal ini Kemendragri. Karena ini terkait dengan rasionalisasi anggaran dan sebagainya,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here