Ciawi | Jurnal Inspirasi
Lemahnya pengawasan dan tidak dilakukannya tindakan tegas terhadap pelaku pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum (Tibum), membuat pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Banjarwaru-Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, bertambah marak.
Seperti terlihat di sekitar tembok Balai Pelatihan Ternak (Baltnak) dan depan SMPN 1 Ciawi, warga tengah membangun lapak dengan menggunakan bambu di bahu jalan alternatif tersebut. Menurut security Balitnak yang saat itu sedang bertugas mengatakan, para pedagang yang berjualan di bahu jalan dengan memanfaatkan lahan depan tembok Balitnak ini, tidak ada izin dari Balitnak.
“Tidak tahu izin dari siapa. Yang jelas Balitnak tidak pernah mengizinkan mereka (PKL, red),” ungkap pria yang namanya enggan disebutkan kepada wartawan.
Namun, dua orang security itu pun mengatakan, untuk bisa berjualan ada yang mengakomodir oleh oknum warga setempat. “Nanti warga itu yang koordinasi dengan pemerintah desa. Setahu saya sih seperti itu,” paparnya.
Sementara, Camat Ciawi, Adi Henryana menegaskan, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap para PKL yang ada di sepanjang jalan alternatif di wilayah Ciawi. “Kita akan lakukan pendataan dulu,” jelasnya.
Adi mengungkapkan, untuk menyelesaikan persoalan PKL, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. “Tentunya kita akan koordinasi dengan desa dan melibatkannya,” paparnya.
Sebelumnya, Ujang Ka’mun, Ketua Forum Masyarakat Ciawi Peduli (Formacip) menjelaskan, para PKL yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat usahanya, sudah lama ada. Namun, keberadaannya sama sekali tidak dilakukan tindakan tegas dari pemerintah, baik kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kalau tidak ada yang bermain atau membekingi, mana mungkin para PKL itu bisa berjualan dengan aman di bahu jalan,” tegasnya.
Uka menjelaskan, semua ruas jalan yang strategis untuk dijadikan tempat berjualan pedagang di wilayah Ciawi, hampir ditemukan terdapat pada PKL. “Pedagangnya beragam, mulai dari penjual makanan, sayuran, buah dan kebutuhan masyarakat lainnya,” tukasnya.
** Dede Suhendar
