PTUN Kabulkan Gugatan Tommy, Demokrat Ingatkan Partai Lain

0
30

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Tommy Soeharto alias Hutomo Mandala Putra terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) terkait pengesahan kepengurusan DPP Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwopranjono alias Muchdi Pr.

“Alhamdulillah, kebenaran dan keadilan akhirnya menemukan jalannya,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto, Priyo Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/2).

Menurut Priyo, majelis hakim PTUN telah mengabulkan untuk seluruhnya pada persidangan kemarin sore. “Semua kita bersyukur atas amar keputusan ini, mengembalikan Partai Berkarya kepada yang berhak,” ujar Priyo, mantan politikus Partai Golkar ini.

Priyo mengatakan pihaknya yakin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada akhirnya berkenan melihat amar keputusan PTUN itu secara komprehensif. “Fair and wisdom dalam kerangka penegakan hukum dan rasa keadilan,” tuturnya.
Priyo pun menyampaikan pesan Tommy Soeharto untuk Partai Berkarya. “Kepada seluruh keluarga besar Partai Berkarya, Ketua Umum kita, Mas Tommy Soeharto berpesan ini saatnya bahu membahu, kita akan lakukan rekonsiliasi bersama-sama,” pungkasnya.

Kisruh di tubuh Partai Berkarya sebelumnya diklaim selesai setelah Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwopranjono bertemu dengan Syamsu Jalal. ”Ini adalah pembuktian semua kader partai berkarya siap untuk menyongsong pemilu 2024 dengan kedewasaan partai,” ujar Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) Fauzan Rachmansyah.

Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa partai lain bisa saja dihadapkan pada masalah pengambilalihan kepemimpinan oleh pihak eksternal di kemudian hari. “Ini bisa saja terjadi pada partai politik lain dan gerakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pejabat penting negara yang berbahaya bagi demokrasi kita,” kata Herzaky lewat siaran pers, Kamis (18/2).

Herzaky mengatakan hal itu berkenaan dengan isu upaya kudeta terhadap kepemimpinan Demokrat yang melibatkan sejumlah kader, mantan kader dan pejabat tinggi negara. Herzaky menyebut bahwa Demokrat sejak awal sengaja memaparkan kepada publik mengenai Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). Tujuannya agar partai lain bisa mengambil pelajaran dan mengantisipasi jika ada upaya serupa.

“Sejak awal kami sampaikan, Partai Demokrat membuka GPK PD ke publik sebagai bahan pembelajaran bersama bagi partai-partai politik lain,” katanya.

Ada sejumlah kader yang diusut oleh internal Partai Demokrat. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang disebut-sebut terlibat, juga sudah ditegur oleh Istana Kepresidenan. Moeldoko sendiri menampik kabar yang berkembang. Dia mengaku hanya menampung aspirasi dari sejumlah pihak yang kecewa.

Herzaky juga meminta tidak ada pihak yang mencoba mengadu domba Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dia menegaskan bahwa SBY dan Mega adalah putra-putri terbaik Indonesia yang pernah mendapatkan kepercayaan menjadi Presiden. Menurutnya, SBY dan Mega sepantasnya ditempatkan di posisi terhormat, bukan malah diadu domba.

“Tidak menebar tuduhan tidak berdasar dan fitnah maupun pernyataan yang tidak bisa diverifikasi secara obyektif. Rakyat sedang susah, jangan kita malah menambah beban dan pikiran rakyat dengan menyebar berita hoax dan fitnah,” ujarnya.

Herzaky bicara demikian merespons mantan Sekjen Demokrat Marzuki Alie yang menceritakan bahwa SBY saat menjadi calon presiden pada 2004 pernah mengatakan bahwa Megawati yang kala itu menyandang status capres petahana akan kecolongan dua kali.

Pernyataan Marzuki itu kemudian disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa hari berselang. Berkaca dari pernyataan Marzuki, Hasto menyebut SBY memang sejak dulu memiliki desain misi pencitraan hingga memenangkan Pilpres 2004.

Herzaky membantah. Dia mengatakan bahwa Marzuki Alie tidak benar dan meminta Hasto untuk tidak mengadu domba SBY dan Megawati. “Kami, dalam berbagai pernyataan di publik selalu menegaskan, kalau ini bukan AHY versus Bapak Presiden Joko Widodo, dan bukan pula biru melawan merah, apalagi Ibu Megawati dan Bapak SBY,” kata Herzaky.

“Ini adalah perjuangan melawan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, yang dilakukan oleh oknum pejabat penting negara, yang mengancam dan merusak demokrasi kita,” sambungnya.

** ass

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here