Megamendung | Jurnal Inspirasi
Keluhan warga terhadap kondisi jalan licin akibat banyak tanah yang terbawa kendaraan proyek pembangunan Cimory, di Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, akhirnya didengar anggota DPRD Kabupaten Bogor, asal daerah pemilihan (Dapil) III, Usep Supratman.
Wakil rakyat yang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 yang membidangi perizinan dan pemerintahan tersebut mengaku akan meninjau lokasi proyek perataan tanah milik Cimory. Meski secara legalitas perizinan, baik itu Izin Peruntukan Pengunaan Tanah (IPPT) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pihak pengusaha sudah mengantonginya, namun ada hal lain yang harus disikapi.
“Walaupun sudah ada ketentuan izin cut and fill, tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada didalam site plan dan IPPT,” ungkap Usep.
Politisi PPP ini pun akan segera mengatur waktu untuk mengagendakan kunjungan kerjanya ke lokasi proyek Cimory. “Nanti waktunya akan kita tentukan bersama semua anggota di Komisi 1,” jelas Usep.
Sementara, kegiatan proyek perataan tanah yang membuat kondisi Jalan Raya Puncak, mulai dari depan Mapolsek Cisarua hingga ke Hotel Acram Cipayung, kotor dan licin. “Bahaya untuk pengendara roda dua, jalan jadi licin,” kata M. Muhsin.
Tak hanya M. Muhsin, keluhan dan kritikan juga muncul dari tokoh agama di Desa Cipayung Girang, H. Kodir. Di salah satu grup aktivis dan tokoh wilayah selatan Kabupaten Bogor, H. Kodir merasa terganggu dengan adanya proyek perataan tanah milik Cimory tersebut. “Jalanan kotor. Harus disikapi pihak pemerintah,” tukasnya.
Perwakilan dari pihak Cimory, Solihin menyatakan, pihaknya akan segera mengatasi keluhan warga terutama para pengguna jalan yang melintas wilayah Puncak dan sebaliknya itu. “Saya akan komunikasikan dengan pelaksanan proyek. Walaupun ini milik Cimory, tapi pelaksana pihak ketiga,” tukasnya.
** Dede Suhendar
