Sukamakmur | Jurnal Inspirasi
Belum reda persoalan pemotongan bantuan BPNT dam UMKM oleh beberapa oknum, kini warga desa Sukamakmur harus mengelus dada karena bantuan PKH yang mereka terima dari tahun 2012 sampai saat ini harus rela dipotong oleh oknum ketua kelompok yang seolah didukung oleh pendamping dan Sekdes sebagai Koordinator PKH tersebut.
Ketua RW 05 Otta mengatakan, banyak warga yang mengeluh perihal bantuan PKH yang diterimanya. Pasalnya, ATM mereka yang seharusnya mereka simpan sendiri malah disuruh dikumpulkan oleh ketua kelompok, dan mirisnya lagi saat mereka menerima uang tidak disertai dengan struk bukti pengambilan uangnya.
“Pernah saya tegur ketua kelompoknya agar ATM tersebut diserahkan kepada penerima KPM namun warga justru mendapat intimidasi dari ketua kelompok yang berinisia O,” kata Otta Ketua RW Kepada Jurnal Bogor, Senin (25/01).
Pengambilan uangnya dilakukan di rumah Sekdes Sukamakmur yang seharusnya sekdes mengarahkan agar warga sendiri yang mengambil dana PKH tersebut. Masalahnya, warga yang ingin mengambil sendiri justru diintimidasi dan ditakut-takuti jika bermasalah tidak akan dibantu urus. “Tak hanya struk yang hanya diberikan kepada KPM, tapi juga pemotongan 10% dilakukan oleh oknum ketua kelompok yang selanjutnya dikumpulkan kepada sekdes,” jelas Otta.
“Sebagai aparat RW saya ingin masyarakat saya khususnya, jangan dibodohi, ini pembodohan yang sudah dilakukan bertahun-tahun, saya miris melihat kondisi seperti ini dan seakan dibiarkan, baik oleh Sekdes sebagai Koordinator PKH, Pendamping, TKSK dan Ketua Kelompok yang seolah sudah terstruktur dan terorganisir.”
“Sudah pernah diforumkan, sebanyak 3 kali tapi sampai saat ini tidak ada tindakan bahkan kartu ATM-nya masih dikumpulkan oleh ketua kelompok dan uang diberikan tanpa struk sebagai bukti pengambilan,” pungkas Otta.
Ketua RT 02/05 Kampung Cikoneng Komar juga menyayangkan tidak transparannya yang dilakukan oleh ketua kelompok, pendamping dan Kordinator PKH kepada KPM. Dia menceritakan, pernah ada yang protes karena uang yang diterima tidak seperti biasanya setelah dilaporkan baru dikembalikan itupun dengan marah-marah.
“Kita hanya butuh transparan berikan kartu kepada KPM dan bukti pengambilan uang atau struk kepada KPM, jangan hanya diserahkan uangnya lalu dipotong, dan saat warga ingin mandiri untuk ngambil sendiri justru malah diintimidasi, ini sudah terjadi dari tahun 2012 sampai saat ini,” keluh Komar.
Sementara hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari Sekdes Sukamakmur selaku Kordinator PKH ataupun dari Kepala Desa.
** Nay Nur’ain
