Jakarta | Jurnal Inspirasi
Menjelang penyuntikan vaksin terhadap Presiden Joko Widodo, Rabu (13/1/2021), video penolakan vaksin Sinovac muncul dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Direktur Bio farma.
Adalah Ribka Tjiptaning anggota DPR RI sekaligus ketua DPP partai pengusung Presiden Joko Widodo menolak vaksin dalam tayangan video berdurasi 03.44 detik. “Saya tetap tidak mau divaksin. Maupun semua usia boleh divaksin dan anak cucu saya di Jakarta denda Rp5 Juta karena menolak vaksin, mending gw bayar,” kata Ribka seperti yang dikutip dalam video TV Parlemen, Rabu (13/1).
Ribka beralasan bahwa Bio Farma sebagai lembaga kesehatan yang menangani vaksin Sinovac belum memaparkan hasil uji klinis yang ketiganya. Dia pun mencontohkan beberapa kasus vaksin yang tidak jelas uji klinisnya. Seperti misalnya vaksin polio untuk antipolio di Sukabumi malah lumpuh layu. Kemudian antikaki gajah di Majalaya meninggal 12 karena ditolak di beberapa negara dan di Indonesia diterima dengan harga Rp1,3 triliun.
Ribka pun bertanya kepada Menteri Kesehatan Budi Sadikin yang hadir perihal vaksin mana yang akan diberikan gratis. Sebab, dia menerima informasi ada lima macam jenis vaksin yang berbeda harga. Mulai dari Rp100.000 hingga Rp2 juta.”Pasti yang gratis yang murah untuk orang miskin,” ujarnya.
Politikus senior itu pun sudah menduga dari awal dagangnya Covid-19 pada Maret 2019 lalu akan berujung pada bisnis. Misalnya saja rapid atau tes swab. Beberapa hari lalu, pihaknya mendatangi rumah sakit swasta dan mendapatkan harga tes swab seharga Rp3,5 juta dengan hasil tiga hari atau Rp6 juta dengan hasil satu hari.
“Lah ini patokannya karena lama pemeriksaannya atau karena duitnya?. Abis swab rame vaksin nanti rame obat. Saya ingatkan nih kadinda menteri, negara Tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya,” katanya.
** ass/sindo
