KAMMI Bogor Ingatkan Pemerintah Tidak Menjadi Otoriter

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Bogor mengeluarkan pernyataan terkait keputusan pemerintah terhadap pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI). Rabu (30/12/2020).

Ketua umum terpilih KAMMI Daerah Bogor, Edo Agasiswanto menilai, kebijakan pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan oleh pemerintah terbilang terlalu cepat dan tidak adanya proses yang transparan sehingga menimbulkan rasa kecurigaan antar rakyat Indonesia.

“Saya melihat keputusan ini terlalu cepat dan tidak adanya transparansi informasi terkait kesalahan yang telah dilakukan oleh FPI ini. Kalaupun ada kesalahan, seharusnya ada proses hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan juga transparansi informasi kepada rakyat Indonesia, sehingga tidak ada kecurigaan bagi kita sebagai rakyat,” kata Edo Agasiswanto dalam keterangannya via telepon.

Selain itu juga, keputusan ini bisa menyebabkan kemunculan adanya sikap otoriter pemerintah, sehingga perlu adanya pengingat dari rakyatnya. Dan juga ini menyebabkan hilangnya demokrasi di negara Indonesia apabila setiap kelompok yang berbeda pendapat dengan pemerintah harus dieksekusi hingga dibubarkan.

“Jikalau pemerintah terus seperti ini, maka akan menurunkan kepercayaan rakyatnya. Selain itu kebijakan yang muncul akan menimbulkan sikap otoriter pemerintah. Setiap kali berbeda pendapat, dibubarkan dan dieksekusi. Hal ini akan muncul wajah otoriter di pemerintahan. Maka perlu diingatkan kembali pemerintah kita terkait sikap dan kebijakan yang otoriter seperti ini. Sudah jelas muncul, mulai dari kebijakan omnibus law hingga pembubaran ormas” ujarnya.

Sedangkan permasalahan yang lebih luas tak kunjung diselesaikan, mulai dari kasus korupsi yang tak transparan tindak lanjutnya hingga penembakan 6 laksar FPI yang belum terselesaikan.

“Saya meniali ini merupakan pengalihan isu terhadap permasalahan negara Indonesia dan juga permasalahan penembakan 6 laskar FPI. Maka perlu adanya keterbukaan dari pemerintah dan jangan asal bersikap otoriter”, pungkasnya.

** Hilal [Kr/UIK-Jb]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here