Jakarta | Jurnal Inspirasi
Ribuan demonstran dari tiga organisasi buruh bergabung di daerah Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (22/10). Tiga organisasi buruh tersebut antara lain Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan sejumlah organisasi buruh dari Provinsi Banten.
Pada aksi itu, perwakilan massa buruh mengaku kecewa lantaran Presiden Joko Widodo tak bisa ditemui. Mereka hanya ditemui perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana. Padahal, dalam aksinya kali ini, buruh berharap ditemui Jokowi untuk menyampaikan langsung tuntutan terkait Omnibus Law Ciptaker yang merugikan buruh. “Kami itu berharap untuk diterima Presiden. Kan semua juga kalau Presiden mendengarkan bisa langsung kan,” ujar perwakilan organisasi buruh afiliasi SPSI, Arif Minardi, Kamis (22/10).
“Kalau masalah puas jelas kami tidak puas. Tetapi bagi kami apapun itu mau diterima siapapun kami sampaikan saja aspirasi bahwa kita tetap aksi sesuai situasi,” sambungnya.
Sekitar pukul 15.00 WIB, Arif bersama enam perwakilan massa buruh lain hanya ditemui perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam pertemuan itu, Arif menyerahkan surat penolakannya terhadap UU Ciptaker kepada Presiden.
Dalam surat itu, dia menilai pengesahan UU Ciptaker cacat hukum karena menyalahi prosedur saat pembahasan hingga disahkan oleh DPR. Ia meminta Jokowi segera menerbitkan perppu agar Omnibus Law UU Cipta Kerja tak diberlakukan.
“Jadi kami ke sana (Istana) memberikan surat kepada Presiden lewat KSP, diterima oleh Deputi KSP namanya Pak Jori didampingi oleh Kapolda dan Pangdam,” kata dia.
“Isi suratnya permintaan kepada Presiden untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Perppu,” imbuh Arif.
Arif menegaskan bahwa buruh akan terus menggelar aksi penolakan terhadap UU Ciptaker hingga pemerintah menerbitkan perppu pencabutan UU tersebut. Kendati hingga kini aspirasi buruh belum didengar pemerintah, dia menilai aksi unjuk rasa lebih efektif ketimbang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Toh, lanjut dia, pemerintah beberapa kali sempat merespons sejumlah aksi buruh dan mahasiswa sebelumnya.
“Makanya kita pakai aksi-aksi saja. Kami mudah-mudahan presiden mendengarkan. Kan faktanya kalau ada aksi baru mereka mengatakan ini ada, ini ada, walaupun dokumennya belum ada,” kata dia.
Ketua Umum KASBI, Nining Elitos dalam orasinya mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang kerap menuding organisasi buruh sebagai dalang pengerahan massa dalam aksi unjuk rasa berujung ricuh.
Padahal, menurut dia, aksi-aksi itu dilakukan untuk memperjuangkan bentuk penjajahan buruh lewat UU Ciptaker.
“Kita tahu sejak awal UU Ciptaker tidak pernah dikehendaki masyarakat tapi ketika turun ke jalan dianggap dalang. Kita seharusnya diberikan suatu kehormatan diberikan apresiasi karena mempertahankan agar kita tidak dijajah,” kata Nining di hadapan massa aksi, Kamis (22/10).
Nining turut menyesalkan berbagai bentuk ancaman dan tekanan yang diterima buruh saat hendak turun ke jalan menggelar aksi. Sejumlah ancaman itu mulai datang dari pabrik, lingkungan kerja, maupun tempat tinggal.
Oleh karenanya, Nining mengaku mengapresiasi tekad keras buruh yang masih mau turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan pencabutan UU Ciptaker. “Saya bangga kepada seluruh gerakan rakyat, saya bangga dan hormat kepada seluruh rakyat yang turun ke jalan karena tidak menghendaki perbudakan manusia di atas manusia. Itu yang kita lakukan,” ucapnya.
** ass
