Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menyurati Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengenai rencana perluasan wilayah Kota Hujan. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bogor, Adi Novan mengatakan bahwa kendati usulan tersebut sudah dilayangkan ke Jabar, beberapa waktu lalu. Namun hingga kini belum ada jawaban dari provinsi.
Berdasarkan kajian awal, sambung dia, Kota Hujan memang memerlukan perluasan wilayah. Namun, belum ditentukan akan ‘ekspansi’ ke daerah mana. “Itu kan baru kajian awal, nanti pada 2021 Beppeda akan melakukan kajian lagi,” ujar Adi kepada Jurnal Bogor, Kamis (22/10).
Menurut Adi, kajian perluasan wilayah dilaksanakan sambil menunggu pemerintah pusat membuka ruang untuk DOB atau pemekaran. “Walau begitu usulan tetap kami layangkan. Yang penting take nomor dulu lah. Sambil itu berjalan, kita siapkan di tahun 2021 untuk kajian lebih dalamnya lagi,” katanya.
Adi menjelaskan, sejauh ini ada beberapa kemungkinan perluasan wilayah Kota Bogor. Di antaranya, Ciawi, Ciomas, Tamansari, Ciluar atau Sukaraja. “Tapi sejauh ini belum ada pembahasan ke arah sana,” jelasnya.
Disinggung mengenai apakah kawasan Sukaraja menjadi wilayah yang kemungkinan besar ‘diambil’ Kota Bogor lantaran adanya rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Bogor Raya serta adanya rencana pembuatan frontage dari Bogor Raya ke interchange Tol Jagorawi Km.42,5. Adi menyatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, sebab dalam pengembangan wilayah, pemerintah harus membandingkan beberapa aspek, diantaranya sumber pendapatan wilayah tersebut.
“Karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan apalagi dalam kajian juga sisi luarnya Kota Bogor justru mengalami pertumbuhan yang cukup besar juga. Jadi perluasan wilayah diperlukan,” papar Adi.
Sementara itu, Sekretari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudy Mashudi mengatakan bahwa hasil kajian awal menyebutkan bila Kota Hujan bagian dri Megapolitan Jabodetabek. “Jadi darisitu dilihat bahwa ada pertumbuhan urbanisasi yang mempengaruhi aktivitas pemanfaatan. Untuk wilayah mana yang diperlukan, itu perlu beberapa aspek sosial budaya, transportasi dan pelayanan. Jadi mesti ada kajian lagi guna menyimpulkannya,” tuturnya.
** Fredy Kristianto
