Jokowi dan DPR RI Disurati DPRD Kota Bogor

0
70

Bogor | Jurnal Inspirasi

Ratusan massa buruh dari berbagai serikat mendatangi kantor DPRD Kota Bogor pada Rabu (21/10) sore. Setelah sebelumnya mendatangi Balaikota Bogor. Kedatangan mereka tak lain adalah untuk menyuarakan aspirasinya menolak pengesahan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI, 5 Oktober 2020 lalu, yang dinilai merugikan pekerja.

Ratusan pekerja itu diterima oleh Ketua DPRD Atang Trisnanto dan Anggota DPRD lainnya seperti Rizal Utami, Ence Setiawan dan lain-lain. “Kami menerima aspirasi dari masyarakat. Secara lembaga sudah kita respon dengan mengirimkan surat ke Presiden dan DPR RI terkait aspirasi yang disampaikan oleh temen-temen dari aliansi buruh,” ujar Atang kepada wartawan.

Menurut Atang, sebagai perwakilan dari Fraksi PKS, ia menolak pengesahan UU Omnibus Law lantaran di dalamnya terdapat dua hal krusial. “Pertama, dari sisi proses penyusunan sampai pembahasan dan pengesahan yang dalam tanda kutip ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait tatib DPR maupun penyusunan perundang-undangan. Sehingga secara material ini tentunya harus ditanyakan. Karena, kita sampai saat ini belum mendapatkan naskah pasti yang disahkan saat 5 oktober 2020,” jelas Atang.

Kedua, sambung Atang. dari sisi isi, meskipun belum membaca secara penuh, tapi sudah ada catatan dari beberapa diskusi, dimana terdapat pasal yang memang dalam tanda kutip intepretasinya akan sangat berbahaya ketika tidak ditegaskan.

“Dan ini terkait isu ketenagakerjaan, kelestarian hutan dan lingkungan, isu tentang demokratisasi  otonomi daerah, kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kedaulatan kepemilikan tanah. Sehingga, kita setuju ketika pemerintah berbicara bagaimana investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan baik. Tapi kedaulatan negara jauh diatas segalanya,” papar Atang.

Atang menyatakan, Indonesia harus mengikuti prinsip Bung Karno, dimana negara harus berdiri di atas kaki sendiri. “Itu lebih baik daripada kaya tapi tidak berdaulat. Kesejahteraan dan keselamatan pekerja Indonesia harus merata. Apalah arti pertumbuhan ekonomi yang tinggi kalau tidak dirasakan rakyat miskin,” ungkapnya.

Saat ditanya berapa fraksi DPRD Kota Bogor yang menolak UU itu. Atang menyatakan, berdasarkan keterangan buruh terdapat tiga fraksi yang menolak, yakni PKS, Demokrat dan PPP. “Tapi kan tadi nggak ada perwakilan Demokrat, jadi perlu dikonfirmasi ulang,” katanya.

Atang menegaskan, bila buruh membutuhkan ketegasan sikap fraksi, maka pihaknya siap memfasilitasinya. “Kalaupun ada fraksi yang tak bersikap, kita perlu menghormatinya.

Atang menyatakan bahwa pihaknya segera menyampaikan surat ke Presiden Jokowi dan DPR RI terkait aspirasi para buruh. “Dalam hal ini DPRD tidak bisa mengambil langkah tanpa ada pembahasan bersama-sama. Tapi kalau fraksi PKS kita akan coba lakukan beberapa langkah, diantaranya mengajukan judicial review ke MK atau beberapa langkah lainnya.

Atang pun mengaku sepakat dengan mosi tidak percaya yang digaungkan mahasiswa, ormas dan buruh terhadap DPR RI, yang terkesan tergesa-gesa mengesahkan UU tersebut. “Saya pribadi setuju dengan mosi tidak percaya,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PPP, Rizal Utami mengatakan bahwa secara pribadi ia menolak pengesahan UU itu lantaran terindikasi alur pembuatan UU tersebut tak mengacu kepada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang undangan.

“Dalam UU Cipta Kerja ada beberapa pasal yang merugikan kaum buruh. Salah satunya pesangon yang harusnya diberikan 32 bulan gaji, hanya dikasih maksimal 25 bulan. Kemudian dalam klaster Omnibus Law lainnya adanya aturan pembentukan bank tanah.

“Ini sikap saya secara pribadi, dan tak mewakili fraksi. Untuk sikap fraksi mesti diputuskan melalui rapat,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here