Cianjur | Jurnal Inspirasi
Buruknya kualitas beras bantuan sosial (Bansos) yang dibagikan kepada keluarga terdampak Covid -19 disikapi DPRD. Kamis (04/06) pimpinan lembaga perwakilan rakyat dan Komisi II menyambangi gudang beras milik Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berlokasi di Kabupaten Cianjur.
“Kami ke sini (gudang Bulog-red) untuk mengecek kualitas beras yang dibeli Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan dana APBD 2020 untuk dibagikan kepada keluarga terdampak Covid-19, karena kami banyak menerima laporan beras yang sudah didistribusikan kualitasnya jelek,”kata Ketua DPRD Rudy Susmanto, dalam keterangan tertulisnya kepada Jurnal Bogor, kemarin.
Rudy mengungkapkan, jeleknya kualitas beras Bansos yang dibeli dengan harga Rp 10.543/kilogram dari Bulog sangat memalukan pemerintah daerah. Padahal dengan harga tersebut, seharusnya beras yang dibagikan kepada keluarga terdampak Covid-19 kualitasnya bagus masuk kelas medium.
“Kalau Bulog ingin menjalin kerja sama lagi, kami minta beras yang akan dibagikan kepada keluarga terdampak Covid -19 sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani,”tegasnya.
Selain itu, Rudy pun mempertanyakan lambatnya distribusi kepada penerima, padahal waktunya sudah lebih dari satu bulan. Seharusnya dengan waktu 30 hari pendistribusian tahap pertama itu sudah rampung.
“Kami minta selain beras yang kualitasnya jelek diganti, distribusi tahap pertama segera diselesaikan, karena sampai sekarang masih ada 12 kecamatan lagi yang belum mendapatkan beras bantuan Covid -19 yang dibeli dengan dana APBD 2020,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Ahmad Tohawi dengan tegas mengaku kecewa dengan kualitas beras Bansos Covid-19 yang sudah dibagikan, namun kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan.
“Semua yang sama sampaikan bukanlah cerita bohong, tapi fakta atau sesuai dengan kenyataan di lapangan. Makanya, sebagai bukti, saya bawa contoh beras yang sudah diterima keluarga terdampak Covid-19, kondisi berasnya memang sangat tidak layak,” ungkap politisi Partai Golkar itu.
Senada dengan ketua DPRD, Tohawi pun menegaskan, dengan harga beli Rp 10.543/kilogram, seharusnya beras yang dibagikan kepada keluarga terdampak Covid -19 kualitasnya layak dikonsumsi. “Beras yang kualitasnya buruk dan terlanjur dibagikan kami minta dikembalikan lagi dan diganti dengan kualitas beras sesuai harga beli,” tegasnya.
Kepala Bulog Cabang Cianjur, Rohmatullah berjanji akan mengganti beras yang kondisinya kurang baik. Bahkan Rahmat pun menegaskan, semua beras yang dibeli Pemerintah Kabupaten Bogor untuk dibagikan kepada keluarga terdampak Covid -19 kualitasnya akan sama dengan harga yang disepakati.
“Saya secara pribadi mohon maaf kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Saya berjanji kekurangan pada distribusi tahap pertama akan diperbaiki dan untuk distribusi tahap selanjutnya semua beras yang didistribusikan kualitasnya akan lebih baik,” katanya.
Perbaikan yang dimaksud, kata Rahmat, diantaranya meliputi quality control (QC) saat beras dari gudang akan dikeluarkan. Beras yang dibeli Pemerintah Kabupaten Bogor usia atau umurnya sekitar enam bulanan.
“Pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan perihal harga Rp 10. 543/kilogram, harga ditentukan direksi bukan kami dan harga itu bukan untuk beras saja, tapi mencakup penyimpanan dan perawatan, kalau distribusi bukan dari Bulog, tapi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin),” jelasnya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Nuradi menegaskan, beras yang kualitasnya tak sesuai harapan dan terlanjut didistribusikan kepada keluarga terdampak Covid -19 akan diganti dengan kualitas medium.
“Kita sudah minta pemerintah desa menarik kembali beras yang sudah dibagikan kepada keluarga terdampak Covid -19 untuk diganti dengan kualitas sesuai dengan harga beli dan kesepakatan. Penarikan itu perintah atau intruksi dari bupati,” katanya.
Disinggung soal keterlambatan distribusi tahap pertama, Nuradi menjelaskan, masalahnya ada dikapasitas produksi Bulog, di mana mereka hanya mampu 100 ton/hari, sementara ada kecamatan yang butuh 200 ton/hari. Tapi, kata Nuradi, distribusi tahap pertama tinggal 12 kecamatan lagi dan itu akan diselesaikan secepatnya.
Üntuk distribusi memang tidak diserahkan ke Bulog, tapi kami melibatkan unsur pemerintah daerah, semisal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta TNI/Polri. Ini dilakukan untuk meringankan biaya pengeluaran,” tutupnya.
N Mochamad Yusuf
