Anggaran 323 Miliar Diawasi

0
44

Bogor | Jurnal Inspirasi
Penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bogor menjadi fokus perhatian DPRD Kota Hujan. Hal itu lantaran pemerintah menganggarkan dana fantastis yakni sebesar Rp323 miliar yang bersumber dari APBD setelah memangkas sejumlah kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sementara empat instansi terkait yang merupakan ujung tombak penanganan Covid-19 yakni Dinas Sosial (Dinsos) dan RSUD Kota Bogor, Dinas Kesehatan (Dinkes) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan pengadaan Alat Pengaman Diri (APD) secara masing-masing.

Hal itu menimbulkan kekhawatiran DPRD Kota Bogor bila penanganan Covid-19 akan tumpang tindih. Lantaran di sisi lain pemkot melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerima banyak bantuan berupa dana, sembako hingga APD dari para dermawan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Bogor, Oyok Sukardi mengatakan bahwa hingga kini hanya satu instansi yang telah membeberkan data serapan penanganan Covid-19 kepada DPRD yakni Dinkes dengan total serapan mencapai Rp8 miliar. “Sedangkan BPBD dan Dinsos yang anggarannya pencapai Rp50 miliar belum memberikan rincian penggunaan dana. Begitupun dengan RSUD,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Rabu (3/6).

Kendati demikian, kata Oyok, DPRD mendapat informasi bahwa serapan anggaran penanganan Covid-19 baru mencapai Rp36 hingga Rp38 miliar dari total anggaran Rp323 miliar. “Tapi rincian pastinya kami belum dapat,” ucap politisi Golkar itu.

Oyok menegaskan, pada pekan lalu pihaknya sempat menggelar rapat dengan instansi terkait penanganan Covid-19 untuk menanyakan perihal penggunaan anggaran tersebut. “Sempat rapat, tapi mereka tak bawa data jadi kami pending sampai pekan depan. Kami akan saklek nanti agar instansi terkait membawa data yang dibutuhkan,” katanya.

Pansus I, sambung Oyok, juga akan memanggil Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA). Hal itu bertujuan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah serapan dana dan berapa bantuan yang diterima dari luar serta bagaimana pendistribusiannya. Kami khawatir ada tumpang tindih,” jelas dia.

Lebih lanjut, Oyok mengaku pesimistis anggaran sebesar Rp323 miliar dapat terserap maksimal. Hal itu berkaca pada kondisi saat ini yang serapannya baru antara Rp36 hingga Rp38 miliar. “Perkiraan saya, maksimal anggaran terserap dua kali lipatnya dari dana yang diserap sekarang,” ucapnya.

Dengan demikian, sambung dia, seharusnya pembangunan atau kegiatan yang masuk dalam skala prioritas masih bisa dikerjakan. “Kalau melihat demikian, harusnya bisa jalan. Tapi kami ingin lihat dulu PSBB diperpanjang atau tidak,” kata Oyok.

Saat disinggung mengenai apakah rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah tak terukur. Oyok mengatakan bahwa Pemkot Bogor berdalih hal itu terjadi karena pandemi ini mendadak terjadi. “Makanya kami ingin tahu rincian anggaran dan penggunaannya,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyisiran ulang penggunaan anggaran dan memprioritaskan pengadaan yang ada pada dinas teknis.

“Pengalokasian anggaran Rp323 miliar itu sifatnya menyesuaikan kondisi kedaruratan pandemi Covid-19. Bila sudah lebih kondusif maka anggaran akan dikembalikan ke posisi semula,” jelas Dedie.

Sejauh ini, kata Dedie, proses penyerapan sudah berjalan di Dinkes dan RSUD. “Kalau soal angka silahkan ke intansi langsung. Yang pasti RSUD melakukan pengadaan APD untuk internal sedangkan Dinkes APD untuk RS lain yang menangani Covid-19, puskesmas, rapid test kit dan alat kesehatan penunjang,” jelasnya.

Dedie juga menampik bila ada anggapan rencana kerja pemkot tak terukur dalam penanganan Covid-19. “Saya pikir bukan kurang terukur, tapi alokasi masing-masjng kan punya target yang berbeda. Contoh pengadaan di RSUD tidak bisa utk membantu ke RS lain, sementara Dinkes kan bisa lebih fleksibel,” jelasnya.

Dedie juga menyinggung bahwa Pemkot Bogor akan tetap menyalurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga miskin baru terdampak Covid-19 secara empat tahap. “Dan untuk BTT tentu akan sesuai dengan kondisi atau situasi pasca PSBB,” tandasnya.

n Fredy Kristianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here