Bogor | Jurnal Inspirasi
Sengkarut penyaluran bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid-19 di Kota Bogor nyatanya tidak cuma soal pungli yang beberapa hari lalu santer. Dari masalah pendataan juga sampai saat ini masih jadi polemik di kalangan masyarakat.
Berdasarkan data posko pengaduan yang ada di Balaikota, selama empat hari posko aduan dibuka, sudah ada 3.400 warga yang mengadu dan datang ke Balaikota karena belum terdata ataupun belum mendapatkan bantuan.
“Memang antusias masyarakat cukup tinggi, mayoritas yang datang kesini itu ibu rumah tangga dan janda,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Rahmat Hidayat kepada wartawn, Selasa (5/5).
Menurut Rahmat, jumlah aduan yang masuk ke posko pengaduan di Balaikota juga setiap harinya meningkat. Dengan rincian, hari pertama 107 aduan, hari kedua 346 aduan, hari ketiga 1.619 aduan dan hari keempat 1.401 aduan.
Khusus hari keempat ini, Rahmat menerangkan bahwa warga Kecamatan Tanah Sareal paling banyak mengadu ke Balaikota dengan total 352 aduan. Sedangkan untuk kecamatan Bogor Tengah terdapat 300 aduan, Kecamatan Bogor Barat 255 aduan, Kecamatan Bogor Utara 254 aduan, Kecamatan Bogor Timur 179 aduan dan Kecamatan Bogor Selatan 45 aduan.
“Masyarakat dari luar Kota Bogor juga ada yang mengadu ke kami, totalnya ada 16 aduan,” ungkapnya.
Tetapi, kata dia, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinsos, menurut Rahmat, 80 persen warga yang mengadu sudah terdata sebagai penerima bantuan. Baik itu dari Pemerintah Kota Bogor maupun Provinsi Jawa Barat.
“Kami sarankan sebaiknya warga mengecek di aplikasi Salur sebelum datang ke balaikota, karena kan sayang biaya transportasi untuk ke balaikotanya kan,” ungkapnya.
Untuk posko pengaduan di Balaikota Bogor, buka setiap hari, mulai dari pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB. Dalam waktu dekat juga Pemkot Bogor akan melaunching aduan via aplikasi secara online.
** Fredy Kristianto
