ASB Pertanyakan Transparansi Anggaran Covid-19

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Anggaran penanganan Covid-19 hingga kini tak kunjung dipaparkan secara gamblang oleh Tim Anggara Pemerintah Daerah (TAPD) kepada DPRD.

Kamis (23/4/2020), DPRD pun terpaksa harus membatalkan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor. Hal itu lantaran Ketua TAPD Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat tak bisa menjawab rincian data penanganan corona yang diminta dewa.

Ade memaparkan besaran anggaran yang akan digeser. Yaitu untuk anggaran Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) sebesar Rp39 miliar dan untuk bantuan kesehatan sebesar Rp306 miliar.

“Pada pukul 15.00 WIB nanti laporan ini akan kami ajukan ke pusat, karena kalau telat nanti DAU kita kepotong semua,” ujar Ade Sarip.

Ade menuturkan bahwa penerima bantuan di Kota Bogor ada sekitar 231 ribu keluarga dengan pembagian dari DTKS 71 ribu keluarga, lalu kewajiban Pemkot sebanyak 21 ribu keluarga, sedangkan 49 ribu keluarga dari pusat dan sisanya berasal dari provinsi.

“Alhamdulillah bagi kami selesai, seluruh anggaran untuk penanganan Covid-19 dialihkan ke pos anggaran bantuan tak terduga (BTT). Saya minta dialihkan anggaranya dari Bansos, agar tak tercecer,” tandasnya.

Anggaran BTT Pemkot Bogor sebelumnya sebesar Rp115 miliar, dengan adanya penambahan alokasi anggaran jaring pengaman sosial (JPS) ke BTT, sehingga anggaranya bertambah menjadi Rp154 miliar. Dengan pengalihan pengalokasian ke BTT, kata dia, tentunya penggunaan anggaranya akan semakin mudah.

“Tidak harus ada tim asistensi, dan lelang terlebih dahulu. Cukup diriview oleh Inspektorat Kota Bogor saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ade menyatakan bahwa penyaluran JPS di Kota Bogor akan disalurkan sebelum akhir April tahun 2020. “Tanggal 27 bulan ini kita akan salurkan bantuan yang di cover dari APBD Kota Bogor,” ungkapnya.

Anggaran penanganan Covid-19, Pemkot Bogor menyiapkan sebesar Rp350 miliar, dengan rincian JPS sebesar Rp39,323 miliar, dampak ekonomi sebesar Rp4,437 miliar, dan anggaran yang disiapkan untuk bidang kesehatan paling besar yakni Rp306,238 miliar.

Terpisah, Anggota Banggar DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mempertanyakan rincian anggaran tersebut. Ia mengatakan jika dalam pengajuan anggaran penanganan Covid-19 harus disertai rincian dari TAPD.

Hal itu lantaran adanya perbedaan anggaran JPS dan bidang kesehatan sangat signifikan perbedaanya. ASB ini menjelaskan di Kabupaten Bogor saja, untuk JPS sebesar Rp193 miliar dan bidang kesehatan sebesar Rp191 miliar.

Kemudian, di Kota Bandung untuk anggaran JPS sebesar Rp200 miliar dan bidang kesehatannya Rp80 miliar.

“Ini ada keganjilan ini. Saya pikir memang seharusnya ada perincian. JPS ini kan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat, tapi kenapa anggarannya kecil. Jangan sampai dijadikan proyek aji mumpung,” katanya.

Fredy Kristianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here